PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR PADANG KARAMBIA PAYAKUMBUH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia. Masalah lingkungan merupakan salah satu isu penting dalam globalisasi maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu dalam hal pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berperan untuk memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan. Salah satu wilayah yang menjadi kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian kompensasi adalah kawasan TPA Regional Payakumbuh. Sehingga rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana pemberian kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang menerima dampak dari pencemaran TPA Regional Payakumbuh. 2) Apa yang menjadi kendala dalam pemberian kompensasi akibat pencemaran lingkungan kepada masyarakat di kawasan TPA Regional Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara jelas pemberian kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat akibat dampat dari TPA Regional Payakumbuh. Jenis penlitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalam melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari longsor yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, pemberian kompensasi diberikan dalam bentuk ganti rugi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan kompensasi dalam bentuk relokasi, pemulihan lingkungan dan biaya kesehatan dikarenakan tidak adanya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh, melainkan hanya lahan yang dimiliki oleh masyarakat. 2) Dalam melakukan pemberian kompensasi kepada masyarkat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai kendala yang menghambat terlaksananya pemberian kompensasi tersebut, yaitu kendala yuridis. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pemberian kompensasi akibat dampak negatif dari Tempat Pembuangan Akhir. Kata Kunci : Kompensasi, Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup