PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN KEPADA ANAK SENDIRI DAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Padang Nomor : 74-K/PM I-03/AL/VI/2017)

ABSTRAK Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di kalangan militer, kejahatan rumah tangga harus di tanggapi dengan serius. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi yang harus di hapuskan. Orang tua berkewajiban untuk melindungi, menjaga dan memenuhi hak-hak anak. Orang tua tidaklah menjadi pelaku kejahatan terhadap anaknya sendiri,juga sebagai suami sudah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak dan isteri dalam rumah tangga. Dalam Putusan Nomor: 74-K/PM I-03/AL/VI/2017 Pengadilan Militer padang adalah salah satu contoh kasus pelanggaran mengenai tindak pidana persetubuhan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu 1.) Bagaimanakah bentuk penerapan pidana dan 2.) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statuta approach). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari hasil penelitian, 1.) penerapan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan kepada anak sendiri dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer putusan pemidanaan oleh hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor: 74-K/PM I-03/AL/VI/2017 dapat dikatakan cukup ringan, padahal akibat dari perbuatan tersebut berdampak besar bagi korban 2.) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Putusan Nomor: 74- K/PM I-03/AL/VI/2017 Pengadilan Militer Padang. Berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Mengacu kepada pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis banyak hal yang membuat hakim dapat menjatuhkan pidana berat terhadap terdakwa melihat dampak dari perbuatan terdakwa. Putusan pemidanaan yang di jatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan baik teori absolut (teori pembalasan) maupun teori relative (teori tujuan). Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menyesali atas apa yang di lakukannya. Namun melihat putusan ringan yang di jatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi korban dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam menjatuhkan putusan pidana, seharusnya hakim lebih memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangam yang berlaku serta mewujudkan dari tujuan pidana itu sendiri dan tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap diri terdakwa