KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI PRASYARAT PERIZINAN BERUSAHA

ABSTRAK Di dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 18 menyebutkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, begitupun ditegaskan dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaksanaan pemberian persetujuan lingkungan yang semula adalah kewenangan dari pemerintah daerah beralih menjadi kewenangan dari Lembaga OSS yang merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang secara tidak langsung adalah pemerintah pusat. Hal ini tentu saja mengakibatkan terjadinya konflik kewenangan antara pemerintah daerah dengan lembaga OSS, karena bagaimana bisa peraturan pemerintah yang hirarkinya lebih rendah daripada Undang – Undang mengambil kewenangan yang secara tegas sudah diatur di dalam Undang – Undang. Berdasarkan latar belakang ini, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, pertama, Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha. Kedua, Bagaimana prosedur pengurusan pemberian persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha. Ketiga, Bagaimana hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan lembaga OSS dalam memberikan persetujuan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif-empiris dilakukan dengan cara menggunakan kajian kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian dan juga wawancara serta observasi dengan pihak terkait di lapangan. Pendekatan ini melihat dan mengkaji terhadap asas – asas hukum, sistematika hukum dan sikronisasi hukum dengan kenyataanya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha menjadi hapus dan beralih kepada lembaga OSS yang menerbitkan persetujuan lingkungan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlu diberlakukannya pembaruan hukum yang memperhatikan hirarki peraturan perundang – undangan agar tidak ada tumpang tindih kekuasaan di dalamnya yang khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha