PENANGGUHAN SERTIFIKASI TANAH ULAYAT KAUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatanya diatur oleh penghulu suku. Tanah ulayat kaum dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya oleh Mamak Kepala Waris sesuai hukum adat Minangkabau. Tanah ulayat kaum yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya, Pasal 8 bahwa tanah ulayat boleh didaftarkan dengan hal tersebut tanah ulayat tidak sedikit menimbulkan sengketa di Pengadilan berbagai faktor terjadinya sengketa yang menyebabkan tertanguhkannya sertifikasi tanah ulaya yang didaftarkan diantaranya yaitu tumpang tindih kepemilikan dan kepentingan. Tanah ulayat kaum. Penelitian dengan judul “Penangguhan Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman”, dengan rumusan masalah. Apakah penyebab dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang? Bagaimanakah akibat hukum dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? Dan bagaimanakah penyelesaian sengketa dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dari ditangguhkannya tanah ulayat kaum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu wawancara bersama Mamak Kepala Waris dari 2 (dua) kaum yang berbeda dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu berdasarkan Undang-undang dan pendapat para ahli. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanah ulayat kaum yang disertifikasikan dan masih dalam Penangguhan di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, jika status tanah kaum yang disertifikasikan belum menghasilkan inkracht atau damai antara pihak yang bersengketa maka tanah kaum tersebut belum dapat didaftarkan atau tanah tersebut akan kembali mentah seperti sebelumnya. Kata kunci : Tanah Ulayat, Sertifikasi tanah, dan Penagguha