ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN BERUPA KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ( Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/PID.SUS/2019/PN Mjk )

ABSTRAK Semua anak Indonesia adalah aset bangsa. Oleh karenanya, kesejahteraan terhadap anak perlu terus ditingkatkan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muh. Aris bin Syukur terhadap seorang anak bernama Farah Bilqis Magfiroh. Muh. Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Yang mengakibatkan Muh. Aris bin Syukur dijatuhi pidana tambahan, yaitu tindakan berupa kebiri kimia oleh Majelis Hakim. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk (2) bagaimana analisis terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan JPU dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (statute approach), dimulai Analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penjatuhan pidana berupa tindakan kebiri kimia itu tidak relevan dengan tujuan pemidanaan karena dilakukan secara paksa atau berupa suatu hukuman (punishment) bukan merupakan suatu perawatan (treatment) bagi pelaku pedofilia. Belum jelasnya instansi atau lembaga yang melakukan eksekusi terhadap Terdakwa, dan membutuhkan biaya yang mahal dalam pelaksanaannya. Sedangkan pembuktian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk sudah sesuai dengan system pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Putusan Hakim, Kebiri Kimi