PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

ABSTRAK Pemilu atau pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada setiap proses pelaksanaan pemilu hampir selalu terjadi pelanggaran dan tindak pidana pemilu, begitu juga halnya yang terjadi pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Solok. Pada pemilihan umum tersebut telah masuk laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu dimana pada proses penegakan hukumnya masih terjadi permasalahan. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Solok yang merupakan sentra penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu di Kabupaten Solok melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang penulis teliti yaitu: 1) Bagaimanakah penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Solok Tahun 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, 2) Apakah hambatan yang dihadapi oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Solok Tahun 2019. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris serta bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 7 Tahun 2018 tentang Penaganan Temuan dan Laporan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta melakukan upaya prefentif sebelum terjadinya tindak pidana pemilu, namun hal tersebut masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa hambatan. Hambatan yang dialami oleh Sentra Gakkumdu yaitu keterbatasan kemampuan personil Gakkumdu terutama dari Bawaslu karena kurangnya pengalaman serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan personil dalam memproses penanganan tindak pidana pemilu, dalam pengumpulan bukti dimana Bawaslu tidak mempunyai kewenangan menurut Undang-Undang dalam pemanggilan saksi sehingga menimbulkan kajian yang kurang lengkap, serta batas waktu dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu yang singkat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpad