UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

ABSTRAK Dalam rangka penegakan hukum, Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan juga mengatur mengenai sanksi pidana yang digunakan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas pajak maupun pihak ketiga. Sanksi pidana tersebut dijadikan sebagai ultimum remedium apabila sanksi administrasi tidak cukup untuk dilaksanakan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi sebagai salah satu Wajib Pajak dalam tindak pidana perpajakan. Sehingga, dalam penegakan hukum pidana terhadap Wajib Pajak korporasi masih banyak terjadi tumpang tindih mengenai penertibannya. Korporasi yang juga diuntungkan sebagai Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkadang tidak mendapatkan sanksi apapun dalam tindak pidana perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1. Bahwa kedudukan korporasi sudah mulai diakui sebagai subjek hukum dalam ketentuan pidana di luar KUHP, begitu pula dengan kedudukan korporasi sebagai Wajib Pajak juga diakui sebagai subjek hukum tindak pidana perpajakan, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus tindak pidana pajak yang pernah diputus di pengadilan sehingga apabila terjadi tindak pidana perpajakan korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. 2. Sistem pertanggugjawaban korporasi yang digunakan dalam tindak pidana perpajakan adalah vicarious liability. Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada korporasi yakni apabila pengurus yang melakukan perbuatan maka pertanggungjawaban diberikan kepada pengurus, apabila korporasi yang melakukan perbuatan maka pertanggungjawaban diberikan kepada pengurus, dan apabila korporasi yang berbuat maka pertanggungjawaban diberikan kepada korporasi. Sanksi yang dapat diberikan berupa pidana penjara, kurungan dan denda yang dapat diterapkan kepada pengurus, dan sanksi pidana denda yang diterapkan kepada korporasi. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diaplikasikan sesuai dengan kondisi korporasi yang melakukan tindak pidana. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Korporasi, Tindak Pidana, Perpajaka