KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN PERANAP, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU 1980-2019

ABSTRAK Hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit menyebabkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pemicu permasalahan yaitu Bupati Tamsir Rahman memberikan hak guna usaha (HGU) tanpa musyawarah dan pengukuran sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Pemicu konflik lainnya disebabakan karena perusahaan merampasan tanah, tidak diberi ganti rugi, ganti rugi yang rendah, koperasi sebagai wadah perusahaan diberhentikan, dan keterlambatan sisa hasil usaha (SHU) sehingga memicu terjadinya perlawanan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam rangka pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara terhadap pelaku dan saksi sejarah konflik perkebunan kelapa sawit, selain itu juga mengumpulkan arsip-arsip dokumen baik milik perusahaan (akta notaris), koleksi pribadi, Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya data yang dikumpulkan dilakukan proses kritik terhadap sumber secara intern dan eksteren. Kemudian data yang melewati proses kritik intepretasi atau penasiran melalui upaya analisa dan fakta-fakta sejarah dan terakhir penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawah konflik ini terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu perampasan tanah, internal yaitu koperasi yang tidak ada kejelasan dan ganti rugi yang tidak sampai ke masyarakat. Konflik tersebut telah dilaporkan ke Bupati Indragiri Hulu, Sekda, LBH, Gubernur Riau dan Kemenhumham tetapi belum ada penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Kehadiran perusahaan besar menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, berkurangnya angka pengangguran di Kecamatan Peranap, dampak negatifnya masyarakat kehilangan tanah ulayat adat dan tanah milik pribadi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah kehadiran perkebunan besar menimbulkan anomali. Hal ini ditandai dengan perampasan tanah, plasma yang tidak diberikan, dan tidak berjalannya koperasi. Tetapi dengan kehadiran perusahaan besar juga memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat, karena kurangnya angka pengangguran di Kecamatan Peranap sebab yang bekerja diperusahaan tersebut mayoritas masyarakat Kecamatan Peranap. Kata Kunci : Perampasan tanah, Konflik, Perkebunan