IMPLEMENTASI TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI ( STUDI PADA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR)

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Nagari atau disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai fungsi menetapkan peraturan nagari bersama Wali Nagari, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari bersama Pemerintah Nagari dan fungsi pengawasan. Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan nagari. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari fungsi dari Badan Permusyawaratan Nagari ini dialihfungsikan kepada Kerapatan Adat Nagari yang mana sebelumnya KAN ini mempunyai fungsi hanya untuk menjaga kelestarian adat dan menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Dalam skripsi ini nantinya akan membahas tentang Pertama Keterkaitan Pengaturan Yang Terdapat Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Yang Membahas Tentang Lembaga Legislasi Di Tingkat Nagari Dengan Konsep Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua Implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang mana sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian skripsi ini disimpulkan bahwa keterkaitan tentang fungsi legislasi yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari sudah koheren dengan yang ada dalam UU Desa yang mana nanti penggunaannya tergantung kepada status dari nagari tersebut apakah sebagai desa adat atau sebagai desa administrasi. Dan implementasi tugas Bamus Nagari nantinya tergantung kepada Peraturan Kabupaten atau Kota sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari