PELAKSANAAN PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASA COVID-19 OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG

ABSTRAK Pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pada tahun 2020 Negara Indonesia dilanda bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebabkan PNS melaksanakan tugas dan fungsinya secara WFH (Work From Home) dan secara online. Hal tersebut mendorong pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengeluarkan kebijakan salah satunya dalam proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin melalui media elektronik yaitu Surat Edaran Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil pada masa covid-19 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang? 2) Kendala apa yang ditemukan dalam proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil pada masa covid-19 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan Proses penjatuhan hukuman disiplin oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang (BKPSDM Kota Padang) pada masa covid-19 melalui media elektonik belum terlaksana sebagaimana mestinya, namun dilaksanakan penegakan hukuman disiplin secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. 2) Kendala yang ditemui pada pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin oleh BKPSDM Kota Padang pada masa covid-19 ada 3 (tiga) yaitu dari pihak BKPSDM Kota Padang dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin memakan waktu yang lama. Kedua, keterbatasan pemahaman pegawai dalam menggunakan media elektronik untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Ketiga, dari instansi terkait terhadap kurangnya Pemahaman atasan langsung terhadap fungsi pembinaan, dan juga terhadap kasus atau permasalahan yang sampai ke BKPSDM Kota Padang belum terpenuhi norma dan prosedur yang harus diselesaikan di tingkat instansi masing-masing terlebih dahulu. Kata Kunci : Hukuman disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Covid-1