PERBANDINGAN PENILAIAN HAKIM TERHADAP VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NO.431/PID.SUS/2020/PN.PDG DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG NO. 199/PID.SUS/2020/PT.PDG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

ABSTRAK Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang Hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, fakta persidangan serta alat bukti juga seharusnya menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan. Dalam penelitian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, yang jadi permasalahannya yaitu alat bukti berupa visum, visum tersebut bertentangan dengan kenyataan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan penilaian Hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahannya adalah 1) Bagaiman Perbandingan Penilaian Hakim terhadap visum et repertum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang No. 431/Pid.sus/2020/PN/PDG dalam tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga? 2) Bagaimana dasar timbulnya perbedaan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Pendekatan masalah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa 1) Perbandingan Penilaian Hakim berdasar atas kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2) Dengan adanya putusan Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang tidak sinkron dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara yang sudah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan ada diferensiasi putusan secara vertikal. Selain itu, ketidak sinkronan antara putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang tersebut. Perbedaan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan para Hakim terhadap norma baru tersebut memungkinkan putusan-putusan Hakim yang satu dengan yang lain terkait dengan masalah KDRT bersesuaian (sinkron) atau berbeda. Kata Kunci: KDRT, Penilaian Hakim, Alat Bukti, Visum et Repertu