ABSTRAK Jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk ke dalam daftar pemilih, namun terdapat hambatan terkait hak pilih tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar, pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Dari penghuni tahanan dan narapidana yang berjumlah 116 orang, pada tanggal 9 Desember 2020 hanya 73 orang yang dapat dimasukan dalam data pemilih pada tempat pemungutan suara setempat. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Pilih Tahanan dan Narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Dari paparan diatas maka ditariklah beberapa rumusan masalah...
PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL ...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Bawaslu Dalam Menetapkan Diskualitas Terhadap Calon Kepala Daera...
Demokrasi selalu diharapkan dalam pemerintahan suatu Negara khususnya Negara hukum. Pelaksanaan demo...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot...
Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraa...
Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk pro...
RATIO LEGIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA NOMOR 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN DALAM MEMU...
Penelitian hukum Problematika Perbedaan Pendapat Antara Bawaslu Dan Sentra Gakkumdu Terhadap Penega...
Amanat dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut...
ABSTRAK Waktu kerja lembur yaitu waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pe...
ABSTRAK Hak dipilih merupakan hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota badan permusyawarata...
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk dapat ...
Badan Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang me...
PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL ...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Bawaslu Dalam Menetapkan Diskualitas Terhadap Calon Kepala Daera...
Demokrasi selalu diharapkan dalam pemerintahan suatu Negara khususnya Negara hukum. Pelaksanaan demo...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot...
Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraa...
Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk pro...
RATIO LEGIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA NOMOR 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN DALAM MEMU...
Penelitian hukum Problematika Perbedaan Pendapat Antara Bawaslu Dan Sentra Gakkumdu Terhadap Penega...
Amanat dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut...
ABSTRAK Waktu kerja lembur yaitu waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pe...
ABSTRAK Hak dipilih merupakan hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota badan permusyawarata...
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk dapat ...
Badan Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang me...
PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL ...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Bawaslu Dalam Menetapkan Diskualitas Terhadap Calon Kepala Daera...
Demokrasi selalu diharapkan dalam pemerintahan suatu Negara khususnya Negara hukum. Pelaksanaan demo...