PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTEFAK TAMBO ADAT MINANGKABAU BERDASARKAN DEKLARASI PBB TENTANG HAK MASYARAKAT ADAT (UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHT OF INDIGENOUS PEOPLES) DAN KENDALA PENERAPANNYA DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTEFAK TAMBO ADAT MINANGKABAU BERDASARKAN DEKLARASI PBB TENTANG HAK MASYARAKAT ADAT (UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHT OF INDIGENOUS PEOPLES) DAN KENDALA PENERAPANNYA DI INDONESIA (Tris maitanto, 1510112066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional) 44 Halaman,Tahun 2021) ABSTRAK Tahun 1596 pertama kalinya masuk Belanda ke Nusantara. Lamanya penjajahan belanda adalah 350 tahun. Penjajahan ke Indonesia menyebabkan banyaknya dampak yang tertinggal hingga saat sekarang terutama pada benda-benda peninggalan sejarah (artefak kuno), dan dampak tersebut masih dirasakan oleh masyarakat adat Minangkabau sampai saat ini. Karna tambo adat Minangkabau dibawa oleh penjajah saat mereka pergi dari Indonesia. Tambo adat Minangkabau dijadikan sebagai pedoman kehidupan bagi masyarakat adat Minangkabau hingga saat ini. Hal tersebut bertentangan dengan deklarasi PBB yang ke- 61 yaitu tentang perlindungan hak masyarakat adat dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 13 ayat (2) tentang hak cipta. Permasalahan yang akan diteliti mengenai perlindungan artefak Tambo adat Minangkabau berdasarkan united nation declaration on the right of indigenous peoples dan kendala penerepannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikethaui bahwa pengaturan artefak Tambo adat miangkabau berdasarkan united nations on the right of indigenous peoples, Pemerintah dunia melindungi dan menjamin masyarakat hukum adat termasuk sejarah, Bahasa, tradisilisan, system tulisan, filsafat, dan literature yasng dimilki olehh masyarakat hukum adat. Kendala penerapan aturan ini di Indonesia yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat Minangkabau akan perlindungan tambo adat Minangkabau, serta tidak adanya edukasi dan perhatian dari pemerintah akan perlindungan tambo adat Mianagkabau. Kata kunci : Hak Masyarakat Adat, United Nations declaration On The Right Of Indigenous People