ABSTRAK Kualifikasi legal stading di Indonesia seolah bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menerima perkara pengujian dalam bentuk perkara kongkret, padahal dapat pula pada perkara abstrak dengan tetap membuktikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Perkara abstrak sering terjadi ketika pengujian dilakukan bukan dengan pasal-pasal mengenai hak konstitusional, misalnya Undang-Undang Pemilu yang diujikan dengan Pasal 22E atau Pasal 6A UUD 1945. Keadaan tidak logis muncul ketika pemohon pada perkara abstrak harus menjelaskan kerugian konstitusional untuk memenuhi syarat legal standing. Pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering memutus legal standing dengan pertimbangan yang berbeda-beda. Penelitian ini akan membahas apa makn...
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 74/PUU-XII/2014 meninggalkan harapan yang belum terpenuhi, ya...
Undang-Undang Perkawinan telah menentukan orang tua sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk...
The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has made the sovereignty still r...
ABSTRAK Kualifikasi legal stading di Indonesia seolah bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mener...
Kewenangan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstiusi ialah sebuah mekanisme pemulihan hak kons...
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang bertugas ...
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penemuan sebuah permohonan Pengujian Undang-Undang tidak bisa...
Elsa Yolanda Febiola, Sihabudin.,S.H.,M.H, Shanti Riskawati., S.H.,Mkn.Fakultas Hukum Universitas Br...
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merd...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199...
Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif da...
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi seba...
Keberlakuan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia selalu menarik un...
Constitutional Court received a petition for the constitutionality of Law No. 22 of 2001 on Oil and ...
Penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pen...
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 74/PUU-XII/2014 meninggalkan harapan yang belum terpenuhi, ya...
Undang-Undang Perkawinan telah menentukan orang tua sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk...
The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has made the sovereignty still r...
ABSTRAK Kualifikasi legal stading di Indonesia seolah bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mener...
Kewenangan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstiusi ialah sebuah mekanisme pemulihan hak kons...
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang bertugas ...
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penemuan sebuah permohonan Pengujian Undang-Undang tidak bisa...
Elsa Yolanda Febiola, Sihabudin.,S.H.,M.H, Shanti Riskawati., S.H.,Mkn.Fakultas Hukum Universitas Br...
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merd...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199...
Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif da...
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi seba...
Keberlakuan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia selalu menarik un...
Constitutional Court received a petition for the constitutionality of Law No. 22 of 2001 on Oil and ...
Penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pen...
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 74/PUU-XII/2014 meninggalkan harapan yang belum terpenuhi, ya...
Undang-Undang Perkawinan telah menentukan orang tua sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk...
The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has made the sovereignty still r...