PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN BERDASARKAN POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

ABSTRAKPenyelesaian sengketa konsumen dalam Fintech Peer to peer lending pada dasarnya dapat dilakukan secara internal dan eksternal, namun demikian, sebelum memutuskan untuk menempuh penyelesaian secara eksternal, konsumen yang gagal mencapai kesepakatan secara internal dapat melakukan pengaduan berindikasi sengketa ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2021 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban penyelenggara fintech peer to peer lending terhadap kerugian konsumen berdasarkan POJK No. 31 Tahun 2020, serta tindakan hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam hal penyelenggara tidak menjalankan kesepakatan hasil fasilitasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara Fintech P2P Lending berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2021 yaitu dengan memberikan tanggapan pengaduan ke OJK, menghadiri fasilitasi, melaksanakan hasil kesepakatan serta melaporkan tindak lanjut hasil kesepakatan ke OJK. Tindakan hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal penyelenggara Fintech Peer to peer lending tidak melaksanakan kesepakatan pada fasilitasi di OJK yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara eksternal (external dispute resolution) melalui litigasi atau LAPS. Selain itu, terdapat tindakan hukum yang lebih mempermudah konsumen yakni melakukan pengaduan melalui APPK.Kata kunci: fintech; peer to peer lending; penyelesaian sengketa. ABSTRACTConsumer dispute resolution in Fintech Peer to peer lending can basically be done internally and externally. However, before deciding to seek an external settlement, consumers who fail to reach an agreement internally can file a complaint indicating a dispute to the Financial Services Authority based on POJK Number 31/POJK.07/2021 concerning the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by OJK. The purpose of this study is to determine the accountability of fintech peer to peer lending providers to consumer losses according to POJK No. 31 of 2020, as well as legal actions that can be taken by consumers in order the providers does not implement the agreement result from the facilitation. The approach method used in this study is a normative juridical approach, and the results of the study show that the responsibility of Fintech Peer to Peer Lending providers based on POJK Number 31/POJK.07/2021 is by responding to complaints to the OJK, attending facilitation, implementing the results of the agreement and reporting the follow-up on the results of the agreement to the OJK. Legal action that can be taken by consumers in order the Fintech Peer to peer lending providers does not implement the agreement on facilitation at the OJK is by making efforts to resolve disputes externally (external dispute resolution) through litigation or LAPS. In addition, there are legal actions that make it easier for consumers to make complaints through APPK.Keywords: agreement; guarantee clause; venture capital