PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN

ABSTRAKAkhirnya setelah 45 tahun lamanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendapatkan angin segar dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun atau setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, dengan harapan bahwa perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak dibawah umur. Akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan praktik perkawinan bawah umur. Lembaga peradilan menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memberikan izin atas penyimpangan ketentuan melangsungkan perkawinan namun pada faktanya di masyarakat 95% perkawinan anak di Indonesia terjadi tanpa permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Artikel ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menikah tanpa dispensasi kawin dari pengadilan serta pelaksanaan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Hasil menunjukan bahwa terhadap perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin akan mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari lembaga kompeten yang dapat memberikan jaminan bahwa pelangsungan perkawinan yang terjadi tidak adanya hak anak yang dilanggar dan berbeda halnya dengan perkawinan bawah umur yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin, peran pengadilan adalah signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak, hal ini dikarenakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis. Kata kunci: anak; dispensasi kawin; pengadilan; perkawinan bawah umur. ABSTRACTAfter 45 years of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it got a breath of fresh air with the increase in the minimum age of marriage for women to 19 years or the equivalent of men and the amendment was officially stated in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974, with the hope that the amendment to the Marriage Law can reduce the number of child marriages under age. However, the inclusion of a marriage dispensation clause gives the impression that the government has lost its legal firmness on alleviating the practice of underage marriage. The judiciary is the only institution that can grant permission for deviations from the provisions for marriage, but in fact in society 95% of child marriages in Indonesia occur without a request for dispensation of marriage. The method used in this research is normative juridical. This article will analyze the legal protection for children who are married without dispensation from marriage from the court and the implementation of judges' considerations in determining the dispensation of marriage. The results show that underage marriages which are held without dispensation of marriage will result in no guarantee of legal protection from competent institutions that can guarantee that the perpetuation of the marriage that occurs without the rights of the child is violated and it is different from underage marriages that are stipulated by dispensation of marriage. The role of the court is significant in providing guarantees of protection for children, this is because judges in receiving, examining and deciding cases for applications for dispensation of marriage are required to provide mature legal considerations that cannot be separated from sociological, historical and philosophical considerations.Keywords: court; marriage dispensation; underage marriage