KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU

ABSTRAKDalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas-asas dan pengaturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya masih banyak sengketa terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini, terutama yang menyangkut masalah ganti kerugian. Dengan metode yuridis normatif, artikel ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kepastian hukum pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah dalam proyek Jalan Tol Cisumdawu ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2012 dan UU Cipta Kerja serta mencari solusi yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu masih terdapat inkonsistensi pengaturan serta dalam pelaksanaannya masih timbul permasalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah. Terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2020 dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum yang menjawab beberapa permasalahan terkait ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu karena dengan dibentuknya dana jangka panjang pada rekening kas LMAN dan pengawasan BPKP yang kini berada di luar tahapan pengadaan tanah dapat mempercepat penyaluran dana ganti kerugian agar segera sampai ke tangan pihak yang berhak.Kata kunci: ganti kerugian; pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; proyek strategis nasional. ABSTRACTIn order to create a fair and prosperous society, the government needs to arrange the development for public interest. The land procurement for the public interest must be conducted by prioritizing the principles and regulations which has been set forth by law. Although it has been clearly regulated in the legislation, in its implementation, there are still many disputes related to the land procurement for public interest, especially regarding the issue of compensation process. With a normative juridicial research, this article aims to obtain an overview of the legal certainty of compensation implementation in the land procurement process for Cisumdawu Toll Road reviewed by UU No. 2 Tahun 2012 and UU Cipta Kerja thereafter obtain a solution to provide legal certainty in the compensation implementation for the land procurement. The resut showed that the compensation process for land procurement in Cisumdawu Toll Road Construction still has some regulatory inconsistencies and in its implementation there are still problems that are contrary to the legislation on land procurement. Therefore, the establishment of the Perpres Nomor 66 Tahun 2020 can be a solution to provide legal certainty that answers some issues concerning compensation for land procurement on Cisumdawu Toll Road Construction. With the long-term funds in the LMAN account and BPKP supervision outside the land procurement stages can speed up the restitution of compensation funds to the authority party safely.Keywords: compensation; land procurement for the public interest; national strategic projects