KEPASTIAN HUKUM REGULASI TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN DISRUPSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

ABSTRAKNotaris memiliki peran yang essential dalam mendukung roda perekonomian nasional karena itu Notaris harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan bersumber pada studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini bahwa disrupsi teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi dalam jabatan Notaris. Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam tugas dan wewenang jabatan Notaris masih terbatas pada tugas dan wewenang secara teknis. Kepastian hukum regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi belum memberikan kepastian hukum. Karena masih terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisasian regulasi yaitu antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Diperlukan adanya pembaharuan regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. Kata Kunci: disrupsi; kepastian hukum; notaris; teknologi informasi komunikasi. ABSTRACTNotary has an essential role in supporting the wheels of the national economy, therefore the Notary must play an active role and participate in the use of information and communication technology advancements in Indonesia. This research uses an analytical descriptive method with the approach used is normative juridical. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner from sources in literature and field studies, then systematically compiled. The results of this study that disruption of information and communication technology has occurred in the position of Notary. Disruption of information and communication technology that occurs in the duties and authority of the office of the Notary is still limited to the duties and authority technically. The legal certainty of the regulation of the duties and authority of the position of Notary associated with disruption of information and communication technology has not provided legal certainty. Because there are still unclear and disharmony regulations, namely between the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Juncto Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014, Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Juncto Law of the Republic of Indonesia Number 19 of the Year 2016, Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies, and Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning General Meeting Electronic Public Company Shareholders. Required renewal of the regulation of duties and authority of the position of Notary associated with the disruption of information and communication technology. Keywords: disruption; information and communication technology legal certainty; notary