Pengabdian masyarakat ini berjudul Sosialisasi Pengelolaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) bagi masyarakat di Perbatasan Papua Indonesia – Papua New Guinea. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan wawasan sekaligus pemahaman bagi masyarakat mengenai pengelolaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Papua. Secara spesifik, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Distrik Yaffi Kabupaten Kerom Provinsi Papua, dengan menggunakan metode Sosialisasi untuk penyebarluasan pengetahuan yang terkait dengan regulasi dan pengelolaan HHBK. Hasil Sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan informasi sehingga banyak warga yang tak mengetahui mengenai regulasi dan pengelolaan HHBK sehingga lembaga-lemb...
Penelitian yang berjudul Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Perlindungan...
Di Provinsi Papua maupun Provinsi Irian Jaya Barat dikenal dengan tiga tungku sistem pemerintahan. T...
Tidak meratanya pembangunan dan tingkat kesejahteraan di Papua menyebabkan adanya insiatif pemerinta...
Pengabdian masyarakat ini berjudul Sosialisasi Pengelolaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) bagi masyar...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
Tujuan dari Program ini yaitu untuk mengetahui peningkatan pengetahuan masyarakat setelah diberikan ...
Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederslands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak...
Kajian ini bertujuan mengungkap tentang upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menghadirkan Pro...
Penelitian ini bermula dari rasa ingin tahu terhadap budaya Papua yang sangat unik dan politik serta...
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti gerakan sosial P3B dam bidang pendidikan dan pemberdayaan ek...
AbstrakTingkat pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) oleh masyarakat yang cukup tinggi, perlu di...
Kegiatan berburu dan meramu yang masih berlangsung pada masyarakat Papua merupakan keberlanjutan tra...
Pelaksananaan sosialiasi yang bertajuk pengembangan "Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Berbasis Pot...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya internasionalisasi dilakukan oleh para aktivis Papua...
Sejak 20 Tahun Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Oto...
Penelitian yang berjudul Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Perlindungan...
Di Provinsi Papua maupun Provinsi Irian Jaya Barat dikenal dengan tiga tungku sistem pemerintahan. T...
Tidak meratanya pembangunan dan tingkat kesejahteraan di Papua menyebabkan adanya insiatif pemerinta...
Pengabdian masyarakat ini berjudul Sosialisasi Pengelolaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) bagi masyar...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
Tujuan dari Program ini yaitu untuk mengetahui peningkatan pengetahuan masyarakat setelah diberikan ...
Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederslands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak...
Kajian ini bertujuan mengungkap tentang upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menghadirkan Pro...
Penelitian ini bermula dari rasa ingin tahu terhadap budaya Papua yang sangat unik dan politik serta...
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti gerakan sosial P3B dam bidang pendidikan dan pemberdayaan ek...
AbstrakTingkat pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) oleh masyarakat yang cukup tinggi, perlu di...
Kegiatan berburu dan meramu yang masih berlangsung pada masyarakat Papua merupakan keberlanjutan tra...
Pelaksananaan sosialiasi yang bertajuk pengembangan "Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Berbasis Pot...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya internasionalisasi dilakukan oleh para aktivis Papua...
Sejak 20 Tahun Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Oto...
Penelitian yang berjudul Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Perlindungan...
Di Provinsi Papua maupun Provinsi Irian Jaya Barat dikenal dengan tiga tungku sistem pemerintahan. T...
Tidak meratanya pembangunan dan tingkat kesejahteraan di Papua menyebabkan adanya insiatif pemerinta...