Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna

Kasus prostitusi menjadi fenomena yang selalui mewarnai penegakan hukum di Indonesia. Modus operandinyapun kian berkembang, yang saat ini marak adalah prostitusi online. Meskipun prostitusi telah diatur dalam KUHP dan terkait transaksi online bisa ditemukan dalam UU ITE namun, faktanya kasus prostitusi online sulit untuk diberantas. Hal ini dikarenakan hanya mucikari yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi online tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini tentu perlu direkonstruksi kembali sehingga penting untuk dikaji mengenai pengaturan prostitusi online dan politik hukum pemberantasan prostitusi, khususnya terkait kriminalisasi PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa KUHP tidak mengatur pemidanaan terhadap PSK dan Pengguna jasa prostitusi online, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Apabila dikaji peraturan di luar KUHP terkait prostitusi online, PSK dan pengguna jasa dapat dijerat dengan menggunakan UU ITE, namun aturan ini masih bersifat umum yang mengatur larangan yang melanggar kesusilaan. Pengaturan prostitusi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah (Perda), namun tidak semua daerah memiliki atau mengeluarkan Perda tentang Prostitusi, sehingga keberlakuannya terbatas pada territorial. Politik hukum yang dapat diambil adalah dengan pembaharuan hukum pidana dengan mensinergikan konsep rancangan KUHP yakni dengan mengkriminalisasi dan mengatur pemberian ancaman pidana terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi online agar bisa dipertanggungjawabkan secara pidana (penalisasi).Prostitution cases have emerged as a phenomenon having continuously loaded with law enforcement actions in Indonesia; the modus operandi is getting developed over time. The case that is currently trending is the case of online prostitution. Although prostitution cases have been set forth in the Criminal Code and online transaction-related legal provisions can be found in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), however, online prostitution cases are in fact difficult to eradicate. This is due to the condition that only the procurers or procuresses can be held liable for the acts, while sex workers (commercial sex workers) and the online prostitution service users cannot. This indicates that the prostitution-related legal arrangement needs to be reconstructed, and for that, the present study has an urgent force to be carried out to review the online prostitution regulations as well as the legal politics to eradicate prostitution, particularly regarding the criminalization of sex workers (commercial sex workers) and the online prostitution service users. This study applies a normative law research method design. The results of the study show that the Criminal Code does not regulate the conviction of commercial sex workers and online prostitution service users, so they cannot be held criminally liable for the act. If the online prostitution-related regulations outside those in the Criminal Code are examined further, sex workers and their service users can be charged with the ITE Law, but the rule is still general in nature - regulating prohibitions that violate decency. Regulations on prostitution can also be found in Regional Regulations (Perda), but not all regions have or issue the regulations on Prostitution, so their enforcement is limited to the territory. The political law that can be learned from this fact is the reform of criminal law through the synergy of the draft of Criminal Code concept through criminalization and the provision of criminal threats against commercial sex workers and the online prostitution service users so that they can be held criminally liable for (penalization)