Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disingkat dengan PPID memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan menyediakan informasi publik. Dasar hukum pelaksanaan tugas tersebut diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID utama berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan PPID Pembantu berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi PPID Pemerintah Kota Solok dalam menyediakan informasi Publik. Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi PPID dalam menyediakan informasi publik antara lain : belum ada regulasi yang mengatur tenta...
Latar Belakang penelitian ini adalah kurang efektifnya pelaksanaan tugas PPID Utama yang tercantum d...
Dalam membangun pencitraan PPID di Pemerintah Provinsi Jabar sebagai alat transfer informasi menuju ...
Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai...
Cangara, Hafid, 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo PersadaEfendy, Omong Uch...
ABSTRAK Nama : Suprapti Ariandayani Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Judul : A...
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, b...
AbstrakTulisan ini menganalisis strategi komunikasi organisasi yang dilakukan PPID Pemerintah Kota M...
The need for information for the public cannot be avoided and is limited because of the limitations ...
This study examines the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness ...
Penelitian ini membahas Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Pe...
Tujuan dibuatnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya adala...
Openness of public information is a means of optimizing public supervision of the performance of an ...
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PPID ini bisa berjalanse...
Law No. 14 of 2008 on Public Information, requires that the government must be transparent and accou...
Openness public information is evidence of democracy and transparency to the public in accordance wi...
Latar Belakang penelitian ini adalah kurang efektifnya pelaksanaan tugas PPID Utama yang tercantum d...
Dalam membangun pencitraan PPID di Pemerintah Provinsi Jabar sebagai alat transfer informasi menuju ...
Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai...
Cangara, Hafid, 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo PersadaEfendy, Omong Uch...
ABSTRAK Nama : Suprapti Ariandayani Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Judul : A...
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, b...
AbstrakTulisan ini menganalisis strategi komunikasi organisasi yang dilakukan PPID Pemerintah Kota M...
The need for information for the public cannot be avoided and is limited because of the limitations ...
This study examines the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness ...
Penelitian ini membahas Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Pe...
Tujuan dibuatnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya adala...
Openness of public information is a means of optimizing public supervision of the performance of an ...
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PPID ini bisa berjalanse...
Law No. 14 of 2008 on Public Information, requires that the government must be transparent and accou...
Openness public information is evidence of democracy and transparency to the public in accordance wi...
Latar Belakang penelitian ini adalah kurang efektifnya pelaksanaan tugas PPID Utama yang tercantum d...
Dalam membangun pencitraan PPID di Pemerintah Provinsi Jabar sebagai alat transfer informasi menuju ...
Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai...