Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Panah Wayer

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan panah wayer. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini dianalsis secara deskriptif yakni dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah substansi pengaturan hukum kejahatan panah wayer oleh pelaku anak pada dasarnya belum diatur dengan jelas, baik dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, namun berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bagi anak yang melakukan tindak pidana pengulangan (residivis) tidak diberikan diversi. Jika merujuk pada pasal 488 KUHPidana bahwa pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman yang diberikan. Terdapat dua kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku residivis yakni penal dan non penal. Kebijakan penal adalah kebijakan hukum pidana yang didasarkan pada formulasi hukum yang terbaik untuk anak, baik dari pembentuk Undang-Undang, penegak hukum maupun kepatuhan hukum oleh masyarakat.Sedangkan non penal adalah kebijakan hukum pidana lebih pada upaya penanggulangan terhadap dampak sosial, dan hukuman penjara merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) bagi anak sebagai pelaku kejahatan panah wayer