Problematika Itsbat Nikah Terpadu Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Majalengka

A B S T R A K Isbat nikah terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan. Isbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Sekalipun dasar hukum pelaksanaan Isbat nikah terpadu tersebut dipayungi oleh Perma, namun fungsinya tetap sama yaitu fungsi pengaturan atau regelende functie bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Latar belakang lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2015 karena tingginya angka perkawinan yang tidak dicatat disebabkan lemahnya akses masyarakat tidak mampu ke pengadilan. Tujuan diberlakukan isbat nikah terpadu adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum dan membantu masyarakat dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya riangan. Permasalahan yang dihadapi saat ini masih terdapat masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan alasan tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak memiliki akta nikah bisa diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama (PA). masih terdapatnya beberapa pasangan yang menikah tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama. Dalam penelitian ini penulis akan membahas (Problematika itsbat nikah terpadu menurut hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Majalengka) Apakah yang melatarbelakangi hakim dalam memutus itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Majalengka? Bagaimana itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif? Apakah implikasi itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama pada Perkawinan? Penelitian ini merupakan kualitatif naturalistic inquiry, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar‟i dan pendekatan yuridis, yaitu melihat atau memandang sesuatu dari aspek atau segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Interview dan Dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Majalengka. Kemudian Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen signifikan yang berkaitan dengan Itsbat Nikah, seperti buku register perkara Itsbat Nikah/putusan pengadilan, laporan tahunan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara isbat nikah terpadu yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UUP). Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP tidak bisa dikabulkan karena di khawatirkan pernikahan sirri akan tumbuh secara massif apabila isbat nikah terhadap perkawinan setelah UUP dikabulkan. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap isbat nikah setelah berlakunya UUP yakni berdasarkan pasal 7 ayat (3) (a) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, keperluan anak untuk mendapatkan akta lahir, keperluan untuk ke Taspen, keperluan untuk mengurus paspor pemberangkatan ibadah haji. Kata kunci: isbat nikah terpadu; pengadilan agama; kompilasi hukum islam; identitas hukum