Tinjauan Maqāshid Asy-Syarī’ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah

DEWI KARLINA. NIM: 1708201063. “Tinjauan Maqāshid Asy-Syarī’ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Pada pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca. “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, temasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka timbulah beberapa hak anak yang lahir diluar nikah dari ayah biologisnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maqāshid asy-ayarī’ah menjadi kunci untuk mengetahui persyariatan hukum. maqāshid asy-syarī’ah juga dapat menjadi ukuran atau indikator benar atau tidaknya ketentuan suatu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah “Bagaimana tinjauan maqāshid asy-syarī’ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah?” dan “Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Islam di Indonesia?”. Penelitian ini menggunakan penelitian Library Research, data dikumpulkan dengan mengutip, mengkaji, dan menganalisi dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literature yang representative dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Adapun hasil penelitian ini: Tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyatakan, bahwa dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan tersebut sejalan dengan prinsip maqāshid asy-syarī’ah yaitu hifz an-nasl (menjaga keturunan) dan hifz an-nafs (memelihara jiwa). Dan berimplikasi terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Implikasi yang terjadi yaitu anak di luar perkawinan mendapat hak-hak yang sama dengan anak sah. Hak-hak itu mencakup hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mewarisi dan hak untuk mendapatkan perwalian. Kata Kunci : Perkawinan, Anak Luar Nikah, Maqāshid Asy-Syarī’ah, Putusan Mahkamah Konstitus