IMPLEMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK IMPLEMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA AAJ DAROJATUN AULIYA ASSAYYIDY NIM. 1708302042 Implementasi pelayanan informasi publik merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian dari tujuan dibuatnya suatu kebijakan, dengan demikian sudah seharusnya badan publik sebagai pelayan publik meng-implementasikan pelayanan public yang sudah diatur dalam undang-undang. Kantor Urusan Agama memiliki fungsi sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keagamaan. Pelayanan informasi public disini tentunya dijalankan oleh seorang humas. Pertanyaan penelitian yang digunakan penulis yaitu : 1) Bagaimana pelayanan informasi publik di KUA Kecamatan Ligung. 2) Bagaimana mengatasi hambatan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di KUA Kecamatan Ligung. 3) Bagaimana upaya meningkatkan pelayanan informasi publik di KUA Kecamatan Ligung. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi pelayanan informasi publik dan untuk mengetahui cara mengatasi hambatan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di KUA Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Suber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data: mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan di analisis, baca dan lihat seluruh data, membuat koding seluruh data, membuat koding sebagai bahan untuk membuat skripsi, menghubungkan antar tema, memberi interpretasi dan makna tentang tema. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi, pelayanan informasi publik, dan media. Hasil dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 1) Untuk implementasi pelayanan informasi publik Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung yang dijalankan oleh bidang humas secara keseluruhan masih belum berjalan secara efektif diukur dari implementasi yang dipaparkan oleh Edward III dimana sebuah implementasi harus memenuhi empat faktor yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. 2) hambatan dalam pelayanan informasi publik yaitu: kurangnya sosialisasi, komunikasi tertutup, sumberdaya manusia, kondisi punlik. Sementara cara mengatasinya yaitu : memperbaiki sistem sosialisasi, mengubah cara komunikasi menjadi terbuka, memperbaiki SDM, dan sosialisasi publik. 3) upaya peningkatan pelayanan informasi publik: peningkatan SDM, peningkatan media sosial, dan peningkatan sosialisasi. 3 Kata kunci: Implementasi, humas, pelayanan informasi publik