Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataandan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Cirebon ( Studi Kasus Jalan Batik Trusmi Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon )

Dewi Anggita, 1415202017 “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAANDAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN CIREBON ( STUDI KASUS JALAN BATIK TRUSMI DESA TRUSMI KULON KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON )”. Pedagang kaki lima merupakan aset yang saat ini di Indonesia menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah.banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang. Pemberdayaan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa memberdayakan pedagang kaki lima sebagai aset daerah. Bentuk pemberdayaan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai hingga tidak mengganggu tata letak kota maupun bisa dengan memberika modal kecil bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tetapi akan menjadi permasalahan besar jika ternyata pedagang kaki lima berkembang tak terkontrol karena semakin besarnya kebutuhan hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah pernduduk. Metode penelitian ini digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 terhadap pedagang kaki lima. Bagaimana peran satpol PP terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan batik trusmi desa trusmi kulon kecamatan plered kabupaten cirebon. Bagaimana peran Aparatur Desa Trusmi Kulon dalam upaya pemberdayaan PKL. Dari hasil analisis, wawancara dan riset perpustakaan dapat disimpulkan bahwa Implemntasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 terhadap pedagang kaki lima dapat ditinjau dari segi akhir bahwa sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal masih terjadi pro dan kontra di masyarakat. Peran Satpol PP terhadap penataan pedagang kaki lima mengadakan patroli secara rutin ke lokasi larangan berjualan bagi pedagang kaki lima agar ketertiban selalu terjaga dan terwujudnya tata kota yang indah dan lestari. Pada hakekatnya, pemerintah dibentuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya. Keyword : Pedagang Kaki Lima (PKL), Trusmi, Implementas