Penerapan Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Desa Binaan Di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)

TIKA YANI. NIM: 1708201001. PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK (STUDI DESA BINAAN DI SUKADANA KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG), 2021. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sering kali dianggap asset investasi yang sangat penting karena anak merupakan modal pembangunan dan kunci utama kemajuan bangsa, anak menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Banyak anak yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara baik, maka dari itu anak perlu mendapat perlindungan dan perhatian khusus yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua elemen masyarakat. Maka untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah berkewajiban dalam melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak seperti yang menjadi salah satu pertimbangan dalam peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana program kebijakan kabupaten layak anak dalam Peraturan Bupati Subang No 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, bagaimana penerapan program layak anak di RW 03 Desa Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang, bagaimana prospek dan tantangan program layak anak di RW 03 Desa Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang”. Penelitian ini mengggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini: Penerapan program layak anak di RW 03 Desa Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang mulai berjalan pada tanggal 3 Januari 2018. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak Desa Sukadana melalui 5 (lima) klaster sudah dapat terlaksanakan namun belum terlaksana secara optimal, dikarenakan berbagai kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan program desa layak anak Sukadana yang dipengaruhi oleh faktor internal yang terdiri dari sumber daya finansial dalam pendanaan, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana, dan komunikasi yang masih harus diperbaiki. Kata Kunci: Penerapan Kebijakan, Program Desa Layak Anak, Pemenuhan Hak-Hak Ana