JUAL BELI PAKAIAN BEKAS(Telaah Pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tenatang Perlindungan Konsumen Di Toko Putra Kuning Collection)

YULIYANTI: NIM: 1708202153, “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (TELAAH PELAKSANAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TOKO PUTRA KUNING COLLECTION)”. 2021 Pakaian bekas branded yang cenderung haganya murah banayak konsumen yang tergiur dengan pakaian tersbut. Bahkan Praktek jual pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection konsumen tidak mengetahui sumbur pemilik pakaian bekas tersebut karena penjual tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai kuantitas dan kualitas pakaian tersebut. Ketika pembeli menanyakan kuantitas dan kualitas pakaian yang dijualbelikan penjual sering melakukan tindakan berbohong untuk menyakinkan konsumen agar mau membeli pakaian tersbut. Tindakan seperti memiliki dampak tidak baik bagi keselamatan dan kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection?.Bagaimana persepektif Hukum Ekonomi Syariah membaca jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection?. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas di toko Putra Kuning Collection dalam penerapan UU NO 8 Tahun 1999?”. Jenis penelitian yang diguanakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa praktek jual beli pakaian bekas menggunakan sistem bebasan untuk memilih dan meneliti pakaian bekas yang mereka inginkan dan dibutuhkan hingga mereka merasa puas. Akan tetapi penjual tidak menginformasikan kondisi pakaian bekas ini. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Penjual seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau disebut jual beli al-Ghasysyi (penipun) dan mengandung unsu gharar didalam objeknya. Adapun secara Undang-Undang No 8 Tahun 1999, upaya perlindungan konsumen di Toko Putra Kuning Collection belum memenuhi peraturan Undang-Undang karena dalam praktek jual beli pakaian bekas tersebut telah melanggar pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya: Pasal 4 ayat (3), (7), dan (8) mengenai hak-hak konsumen. Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (6) mengenai kewajiban pelaku usaha. Kemudian untuk pasal 8 ayat (2) mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha. Kata Kunci: Jual Beli, Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah