Politik Transaksional dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat 4 laporan praktik politik transaksional yang dibagikan dalam bentuk beras dan uang pada pelaksanaan pemilukada Kota Makassar. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, perekonomian, dan kebiasaan. (2) Bawaslu berperan dalam melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik politik transaksional, yang dimana bekerja sama dan melibatkan organisasi masyarakat sipil maupun profesi, serta Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilu. (3) Praktik politik transaksional dalam hukum islam dikategorikan sebagai risywah atau suap-menyuap yang merupakan sebuah tindak pidana ta‟ ir dan diharamkan sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2:188 dan Hadis Rasulullah Riwayat Ibnu Majah. Dan dalam hukum nasional praktik tersebut dilarang sebagaimana yang termuat dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 73 dan Pasal 187