Tinjauan Hukum terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Mamuju

Hasil dari penelitian ini terjawab pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan tanah pengembangan bandar udara di Kab. Mamuju belum sesuai dengan kesepakatan karena pada perjanjian awalnya masyarakat dan pemerintah sepakat bahwa pemberian ganti rugi akan dibayar full tetapi ada beberapa masyarakat yang hanya dibayar separuh dan ada masyarakat sudah dibayar secara penuh. Adapun faktor penghambat untuk pelaksanaan ganti rugi yakni pemerintah memiliki ketersediaan anggaran yang terbatas dan faktor penghambat dari masyarakat yakni ada beberapa masyarakat yang tidak ingin menjual atau melepaskan tanahnya kepada pemerintah karena tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh pemerintah