Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tasoro Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1)Kerajaan Wajo merupakan Kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399, yang juga merupakan Kerajaan lanjutan dari Kerajaan Cinnotabi. Pusat Kerajaan wajo berada di perbukitanTosora, yang dikelilingi dikelilingi oleh lima danau yaitu Danau Latalibolong,Danau Lababa, Danau Seppangnge, Danau Latanparu dan Danau JampuE. Kelima Danau tersebut terletak pada sebelah barat, selatan dan timur desa Tosora sedangkan di sebelah utara adalah perbukitan yang menghubungkan dengan Desa Cinnongtabi. Pada Abad ke XV-XVII sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo awalnya menganut pemerintahan monarki yang dimana kekuasaannya dipegang oleh penguasa(raja/ratu)yang dimana penguasa selanjutnya merupakan keturunan dari penguasa sebelumya, namun karena berbagai konflik yang terjadi maka bentuk pemerintahan monarki diubah menjadi pemerintahan monarki konstitusional dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Ammana Gappa yang dijadikan sebagai landasan hukum bukan hanya Hukum Adat, namun jika dilihat sistem pemerintahan Kerajaan Wajo semenjak berada dibawah Kekuasaan Arung Matoa IV Puangrimaggalatung berbentuk demokrasi, karena dilihat searah dengan ideologi Pancasila.2)sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo jika ditinjau dari persfektif siyasah syar‟iyyah sedikit banyaknya telah sesuai dengan syariat Islam, walaupun jika dilihat secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, karena masyarakat pada Kerajaan Wajo lebih mengedepankan Hukum Adat, namun secara substansi telah tercermin adanya praktek. hukum Islam yang sudah dilaksanakan pada saat itu walaupun hanya sebagian saja, hal itu terbukti dengan adanya lembaga yang khusus mengatur masalah agama yaitu Parewa Sarak