Konvensi Ketenagakerjaan ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Hasil penelitian ini, Kedudukan ketenagakerjaan dalam sistem hukum tata negara Indonesia adalah sesuatu yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan haruslah mendasar pada teori hukum yang menelaah bidang tersebut. Faktor pendukung adanya pelaksanaan ketenagakerjaan adalah Faktor sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal. Sistem ketenagakerjaan dalam hukum tata negara Islam adalah termasuk ke dalam kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan ijarah, kegiatan ijarah yang mana tersebut merupakan sewa menyewa dalam hal jual beli jasa dimana pihak pemilik tenaga kerja diibaratkan sebagai penyewa dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai sesuatu yang disewakan. Tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan dikarenakan tenaga kerja dalam sistem pekerjaannya telah dimanfaatkan keahliaannya