Kerjasama Internasional Terkait Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption 2003

Korupsi merupakan masalah yang sering ditemukan di banyak negara miskin dan berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Setiap tahunya Kerugian yang di derita negaranegara berkembang di seluruh dunia mencapai $ 1.26 triliun US dollar. Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2019, kerugian akibat korupsi yang diderita oleh Indonesia mencapai Rp.8,4 Triliun. Kerugian tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya jumlah aset yang berhasil di pulihkan dari hasil tindak pidana korupsi, terutama aset-aset yang dibawa kabur dan disimpan di negara-negara surga penyimpanan uang ilegal. Banyak langkah-langkah yang telah di lakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, salah satunya dengan ikut meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003. Meskipun demikian, Indonesia masih menemukan hambatan-hambatan dalam melaksanakan kerjasama internasional terkait asset recovey hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai bagaimana implikasi dari ratifikasi UNCAC 2003 terhadap pengaturan asset recovery hasil tindak pidana korupsi di Indonesia? Bagaimana bentuk kerjasama internasional berdasarkan UNCAC 2003? Dan apakah hambata-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama internasional terkait asset recovery oleh Indonesia? Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan metode pendekatan secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan lewat penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dengan dukungan data primer. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga mendapatkan kesimpulan dengan cara analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa UNCAC 2003 saat ini merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 sehingga memberikan implikasi bahwa Indonesia harus mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan norma yang terdapat di dalam UNCAC 2003 untuk diadopsi menjadi hukum nasional Indonesia. Secara umum UNCAC 2003 mengantur 5 (lima) bidang utama, yaitu : tindakan pencegahan, penegakan hukum dan kriminaslisasi, kerjasama internasional, pertukaran informasi bantuan teknis, dan pengembalian aset. Dalam melaksanakan kerjasama internasional di berdasarkan UNCAC 2003 negara pihak haruslah mengedepankan prinsip kedaulatan yang sejajar, prinsip integritas wilayah, dan prinsip non-interbensi terhadap masalah dalam negeri dari negara lain. Pelakasanaan kerjasama internasional terkait asset recovery hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UNCAC 2003 masih mendapat hambatan-hambatan, antara lain : belum adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang asset recovery, Indonesia belum mengenal konsep perampasan aset tanpa tuntutan pidana, dan lainya. Kata Kunci : Kerjasama Internasional, Asset recovery, Korupsi, UNCAC 200