PERADILAN IN ABSENTIA OKNUM MILITER PADA TINDAK PIDANA DESERSI DALAM KEADAAN DAMAI DIHUBUNGKAN DENGAN HAKHAK TERDAKWA

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warga negaranya, termasuk keadilan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI). Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan dalam segala aspek, salah satunya dalam proses peradilan pidana. Tindak pidana Desersi merupakan tindak pidana militer murni yang hanya bisa dilakukan oleh seorang militer dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Terdapat kekhususan dalam proses peradilan tindak pidana desersi ini yaitu dapat dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) seperti yang tertuang dalam Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mengamanatkan pemeriksaan secara langsung, lisan, dan keberadaan terdakwa ini juga diposisikan sebagai alat bukti yang sah melalui keterangan yang diberikan di muka persidangan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses peradilan in absentia terhadap tindak pidana desersi dalam keadaan damai? Bagaimana pelaksanaan hak-hak terdakwa dalam pemeriksaan tindak pidana desersi secara in absentia dalam keadaan damai? Bagaimana pertimbangan hakim dalam peradilan in absentia terhadap tindak pidana desersi dalam keadaan damai? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terkait dengan hak-hak terdakwa di dalam peradilan in absentia pada tindak pidana desersi. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peradilan in absentia dikatakan mampu menyelesaikan dengan cepat perkara desersi sebagaimana tuntutan dari Kesatuan yang beralasan demi kepentingan militer. Akan tetapi, membuat hak-hak terdakwa dalam peradilan in absentia pada tindak pidana desersi tidak terjamin secara utuh dalam proses penyelesaian perkaranya. Hal tersebut memengaruhi putusan Hakim, karena dengan tidak hadirnya terdakwa di persidangan menyebabkan terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan diri dan tidak dapat menyampaikan fakta-fakta yang ada dalam perkaranya maka dari itu Hakim tidak dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang seharusnya di dapat dari terdakwa. Kata Kunci : Tindak Pidana Desersi, Peradilan In Absentia, Hak-Hak Terdakwa