Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi PT Jiwasraya Melalui Pemberdayaan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Pengembalian Hak Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi yang dirugikan atas kondisi gagal bayar PT Jiwasraya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-undang BUMN. Selain itu, penelitia dilakukan untuk mengkaji, dan menganalisis tentang peran OJK dan BPSK dalam upaya pengembalian dana nasabah/konsumen asuransi PT Jiwasraya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, menemukan solusi konsep pengembalian dana asuransi dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan tanggungjawab hukum perusahaan. Dalam penelitian digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskripstif analitis, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalis scara yuridis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut; (1) Nasabah Asuransi PT Jiwasraya dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha memiliki jaminan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu adanya hak hak dari konsumen antara lain, hak untuk diberlakukan dengan adil, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan membebankan tanggungjawab perusahaan; (2) Upaya Pengembalian dana Nasabah Asuransi PT Jiwasraya yang seharusnya dikawal oleh keweangan OJK belum maksimal dilakukan. Kordinasi OJK dengan lembaga terkait seperti kementerian BUMN, Kejaksaan, dan BPK belum maksimal dalam rangka diprioritaskan upaya pengembalian dana asuransi yang merupakan hak nasabah.; (3) pola bail In merupakan cara yang lebih reliable untuk penyelesaian pengembalian dana nasabah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum konsumen PT Jiwasraya, Peran Otoritas Jasa Keuangan