KETIDAKTEPATAN BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Bila ditelusuri KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ditemui satu ketentuan yang mengatur bagaimana sebuah surat dakwaan disusun, termasuk bentuknya. Dalam kaitan ini KUHAP berdasarkan Pasal 14 huruf (d) hanya menyebutkan bahwa yang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Meskipun KUHAP memberikan kewenangan dan kebebasan pada Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan, tetapi kewenangan Penuntut Umum itu diikuti suatu tuntutan proefsional dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum oleh KUHAP tidak diperkenankan membuat surat dakwaan sekenanya, bahkan suatu surat dakwaan harus disusun dengan hati-hati, cermat, dan jelas. Ketidaktepatan bentuk dakwaan dapat memberikan pilihan yang sulit bagi Hakim karena harus selalu mendasari kepada dakwaan dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaanya. Metode pendekatan, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Teknik pengumupulan data melalui studi dokumen dan lapangan, analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil yang didapat dari analisis terhadap permasalahan di atas yaitu SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara tersebut sekaligus menjadi preseden yang buruk mengenai ketidaktepatan bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Pertimbagan hakim dalam putusan perkara ini menjadi keliru karena fakta hukum di persidangan menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang mana berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP seharusnya terdakwa diputus bebas. Kata Kunci: Ketidaktepatan Bentuk Dakwaan, Tindak Pidana Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan