PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU PELACAKAN DAN PENYEBARAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE TANPA IZIN

Berkembang pesatnya teknologi menyebabkan transformasi gaya hidup masyarakat yang dilakukan dengan mudah dan cepat melalui layanan berbasis online termasuk dalam layanan pinjam meminjam dengan menggunakan financial technology peer to peer lending (fintech p2p lending). Pelaksanaan fintech p2p lending tidak selalu berjalan mulus. Banyak permasalahan yang timbul mulai dari penagihan secara intimidatif, pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis online tanpa izin hingga pelecehan seksual oleh pihak yang ada di korporasi atau perusahaan yang membawahi fintech p2p lending, misalnya fintech Vloan dan KASCAS. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis online tanpa izin?, Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis online tanpa izin?, dan Upaya apa yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korporasi pelaku pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis online tanpa izin? Metode penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mulai dari menggambarkan situasi yang ada dan kemudian melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai bahan penelitian penunjang, serta teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui kepustakaan dan wawancara, selanjutnya metode analisis adalah yuridis kualitatif yang bertitik beratkan pada teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis online tanpa izin yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pertanggungjawaban pidana korporasi PT Vcard Technology Indonesia pada kasus Vloan dan PT Vega Data Indonesia pada kasus KASCAS terhadap pelaku pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis online tanpa izin yakni vicarious liability. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis online tanpa izin yaitu upaya preventif(pencegahan), upaya kuratif (kerjasama), dan refresif. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana pelacakan dan penyebaran data pribadi, nasabah pinjaman uang online