KEPASTIAN HUKUM ATAS AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Undang-Undang Jaminan Fidusia menghendaki adanya kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan penjaminan objek jaminan fidusia agar dapat timbul hak-hak istimewa yang timbul atas terbitnya sertifikat jaminan fidusia, Perjanjian kredit sebagai bukti adanya hutang yang dibuat antara debitor dan kreditor merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian pengikatan jaminan antara kreditor dan debitor. Surat Kuasa dibawah tangan yang digunakan dalam membebankan jaminan fidusia atas objek kredit tidak berisikan kehendak sebenarnya dari debitor, hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sepihak oleh kreditor untuk mengambil objek kredit diluar kehendak debitor sehingga menghilangkan hak debitor sebagai pihak yang menguasai objek jaminan fidusia. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif. Penggunaan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia adalah “tidak sah”. Kepastian Hukum atas Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing), tidak dicapai dengan digunakannya surat kuasa sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka berdasarkan ajaran kausalitas keabsahan akta fidusianya akan bergantung (dependent) terhadap keabsahan surat kuasa tersebut. Kata kunci: kepastian hukum, jaminan fidusia, surat kuasa, perjanjian sewa guna usah