IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokok aktif sehingga budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam hal ini kebiasaan merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat umum dengan dibuatnya Kawasan Tanpa Rokok. Dari latar belakang tersebut, penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan? 2) Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Bogor Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok? 3) Bagaimana Pengaruh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Kesehatan Masyarakat ?. Penelitian ini termasuk dalam jenis yang deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam kontek teori-teori hukum dan pelaksanaanya, serta menganalisis fakta secara cermat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis yaitu adanya kegagalan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan untuk perokok aktif di Kota Bogor diakibatkan oleh kurang efektifnya kemampuan organisasi (dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor), hambatan yang dialami pemerintah dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan diantaranya faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasiltas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kesehatan masyarakat. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, dan Kesehata