PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN USAHA PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatankegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, karena kegiatan penambangan misalnya kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Maraknya aksi penambangan pasir dan batu yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Garut yang menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk gunung dan pasir menyebabkan beberapa dampak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dampak perusakan dari kegiatan usaha penambangan pasir di Kabupaten Garut, akibat hukum bagi pelaku usaha penambangan pasir di Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penyelesaian pemerintah Kabupaten Garut dalam menertibkan kegiatan usaha penambangan pasir di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan Metode pendekatan bersifat yuridis-normatif. Tahap penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum dan tersier, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Dampak kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha penambangan pasir di Kabupaten Garut di antaranya tingginya tebing bukit yang terjal rawan terjadinya longsor, menimbulkan keresahan kepada masyarakat, penurunan kualitas udara, tingginya lalu lintas kendaraan besar yang menyebabkan kenaikan temperatur dan penurunan kelembaban, terganggunya flora dan fauna yang ada disekitar lokasi penambangan. Sanksi atas perbuatan tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar di bidang lingkungan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif. Dan pemberian sanksi pidana seperti yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci: Perusakan Lingkungan, Penambangan Pasi