PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Perkembangan Teknologi hingga kini berkembang kian pesat, salah satunya merujuk kedalam perekonomian di sektor perbankan dan keuangan. Melihat peluang yang muncul dalam sektor tersebut pengembangan pemanfaatan antara teknologi dan ekonomi berkolaborasi yang makin populer hingga saat ini menghasilkan fasilitas yang khalayak ramai sebut sebagai Teknologi Finansial atau Fintech. Hingga saat ini pesatnya perkembangan teknologi dan finansial di Indonesia sehingga menimbulkan daya tarik dimata masyarakat yang tertarik untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pembiayaan Keuangan atau Pinjaman secara digital. Dalam administrasi nya sudah tercatat sebanyak 115 Perusahaan pada akhir tahun 2019 dan pada akhir tahun 2020 sudah mencapai 156 Perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian 123 Perusahaan Terdaftar, 144 Perusahaan Konvensional, 11 Perusahaan Syariah. Dengan Aset total Perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jumlah secara Nasional, mengenai hal tersebut terdapat kasus posisi yang terkait perihal bagaimana usaha pemerintah-dalam-memberikan perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi--pinjam-meminjam, Bagaimana akibat hukum mengenai penyalahgunaan data yang digunakan pengguna pinjaman Kredit Online tanpa adanya persetujuan Pihak yang di Jaminkan, dan Bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam Penyalahgunaan Data. Studi ini menggunakan Yuridis Normatif dengan jenis Penelitian Kualitatif sehingga adanya pengkajian secara logis dan relevan terhadap ketentuan hukum yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, khususnya dalam perlindungan konsumen sektor keuangan yang melakukan transaksi pinjam meminjam secara digital. Berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, Tahap Penelitian dilakukan secara Penelitian Pustaka, mengumpulkan data, dan Wawancara secara virtual yang disebabkan oleh adanya Covid-19 dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar.). Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa penyelenggara Layanan pinjaman uang berbasis digital harus berpegang teguh dalam prinsip dan komitmen Perlindungan konsumen hingga hak serta kewajiban para pihak yang disediakan dan ditawarkan oleh Penyelenggara atau Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, agar tidak mengesampingkan hakhak konsumen sebagai pengguna layanan. Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah terpenuhinya hak-hak yang sudah diberikan penyelenggara dalam klausul yang disepakati Bersama, tentu hal ini menjadi edukasi yang sangat penting diberikan penyelenggara agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat berlangsungnya Transaksi pinjaman digital. Agar tidak timbul stigma dan pandangan buruk calon pengguna terhadap Layanan Finansial Teknologi di Indonesia. Kata Kunci: Usaha Pemerintah, Akibat Hukum, Penyelesaian Sengketa