PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING.

Indonesia memiliki potensial pajak yang tinggi bagi pembangunan nasional. Salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bagi Provinsi dan Kab/Kota dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar, maka pajak kendaraan bermotor atau PKB diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi sumber penerimaan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan sejumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui google formulir dan setiap item pernyataan akan diukur menggunakanskala likert. Alat analisis data menggunakan regresi linear model Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo dengan arah negatif. Tinggi rendahnya pengetahuan pajak belum menjamin kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Akuntabilitas pelayanan publik (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo dengan arah negatif. Baik buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh petugas SAMSAT akan tetap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan (Z) juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo dengan arah negatif. Diberlakukannya peraturan atau sanksi perpajakan yang mengikat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi/memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak (X1) dan akuntabilitas pelayanan publik (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)