Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan penilain pemeringkatan bidang kemahasiswaan yang merupakan wahana bagi perguruan tinggi untuk melaporkan prestasi-prestasi mahasiswa dan institusi dalam bidang kemahasiswaan. Hal ini terkait pula dengan upaya untuk mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan keperdulian kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sebagai wahana dari menumbuhkembangkan prestasi mahasiswa dalam bidang minat,bakat, penalaran dan kreativitas mahasiswa dalam skala nasional maupun internasional demi kemajuan Indonesia. Pedoman ini merupakan acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan pelaporan pestasi-prestasi dan institusi dalam bidang kemahasiswaan tahun 2017
Permasalahan lingkungan di Indonesia dalam aspek hukum mulai dari kebijakan, pelaksanaan kebijakan h...
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 pas...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah substansi hukum tanggung jawab pemeri...
Dalam upaya meningkatkan prestasi akademik yang diimbangi dengan prestasi lain di bidang ekstrakurik...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memngetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perl...
Buku Panduan Edisi XI ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan pen...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan tersangk...
Kompetisi debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik, dan kemampuan berargu...
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia serta peningkat...
Penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa dalam kerangka implementasi salah...
Tenaga kerja merupakan seorang yang sedang melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan sesuatu berup...
Permasalahan lingkungan di Indonesia dalam aspek hukum mulai dari kebijakan, pelaksanaan kebijakan h...
ABSTRAK Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penggunaan PUSLITKOKA Ind...
Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui peran Kepala Desa dalammeningkatkan kesadaran masyarak...
Kata Kunci: Perilaku Memilih, Buruh Pabrik, Pilkada Jumlah buruh pabrik yang cukup besar di Indonesi...
Permasalahan lingkungan di Indonesia dalam aspek hukum mulai dari kebijakan, pelaksanaan kebijakan h...
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 pas...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah substansi hukum tanggung jawab pemeri...
Dalam upaya meningkatkan prestasi akademik yang diimbangi dengan prestasi lain di bidang ekstrakurik...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memngetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perl...
Buku Panduan Edisi XI ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan pen...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan tersangk...
Kompetisi debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik, dan kemampuan berargu...
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia serta peningkat...
Penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa dalam kerangka implementasi salah...
Tenaga kerja merupakan seorang yang sedang melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan sesuatu berup...
Permasalahan lingkungan di Indonesia dalam aspek hukum mulai dari kebijakan, pelaksanaan kebijakan h...
ABSTRAK Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penggunaan PUSLITKOKA Ind...
Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui peran Kepala Desa dalammeningkatkan kesadaran masyarak...
Kata Kunci: Perilaku Memilih, Buruh Pabrik, Pilkada Jumlah buruh pabrik yang cukup besar di Indonesi...
Permasalahan lingkungan di Indonesia dalam aspek hukum mulai dari kebijakan, pelaksanaan kebijakan h...
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 pas...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah substansi hukum tanggung jawab pemeri...