Sanksi Hukum Terhadap Dokter/ Dokter Gigi Yang Melanggar Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf A Dan C Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Menurut asas peraturan perundangan-undangan, suatu p~raturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu asas perundang-undangan tersebut adalah asas kesesuaian antara jenis dengan materi-muatan perundang-undangan. Namun, dalam ketatanegaraan Indonesia ternyata ada undang-undang yang menyimpang dari asas-asas peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu undang-undang yang dapat di kemukakan oleh penulis adalah Undang-undang Nom or 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terutama Pasal 75 Ayat (1 ), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Beberapa permasalahan dalam penelitian adalah: 1. Apakah pelanggaran Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat dikenai sanksi hukum administrasi? 2. Jenis sanksi hukum administrasi apakah yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan Pasal 75 Ayat (1 ), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran? Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 1. Meneliti pelanggaran-pelanggaran dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dapat dikenai sanksi administrasi; 2. Meneliti jenis sanksi hukum administrasi yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelanggaran terhadap Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat dikenai sanksi hukum administrasi sebab norma norma hukum yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang mengatur ketentuan hukum administrasi; 2. Sanksi-sanksi dalam hukum administrasi yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melanggar pasal-pasal tersebut diatas sebaiknya berupa paksaan pemerintah untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu, penarikan kembali keputusan tata usaha negara atau pengenaan denda administratif. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran harus segera diamandemen untuk menjamin kepatian hukum 2. Amandemen Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 temang Praktik kedokteran sebaiknya dilakukan dengan hati-hati berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama asas kesesuaian antara jenis dengan materi-muatannya