Perlindungan Hukum Terhadap\Pengguna Jasa Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nom or 15 tahun 1992 tentang Penerbangan bahwa pengertian Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait. Selain dari pada Undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, kegiatan penerbangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Dalam kegiatan penerbangan terdapat Standar kelaikan udara Kriteria standar penerbangan Internasional paling mutakhir yang berlaku pada saat kini seperti: keamanan dan kenyamanan penerbangan, hemat bahan bakar, tingkat kebisingan yang rendah, mudah perawatannya serta biaya operasi yang rendah. Dengan memperhatikan keselamatan penumpang dimungkinkan kecelakaan dapat di cegah. Namun aturan-aturan tersebut ternyata tidak diikuti dalam praktek penerbangan sehari hari baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak maskapai itu sendiri yang lebih mementingkan persaingan usaha dan melupakan standar kualitas penerbangan sehingga dinilai tidak mengutamakan keselamatan pesawat dan pengguna jasa penerbangan yang berakibat pada seringnya terjadi kecelakaan. Lalu permasalahannya apakah Pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan perlindungan secara maksimal kepada pengguna jasa pelayanan penerbangan atau tidak dan disamping itu apakah pihak maskapai penerbangan telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa penerbangan atau belum. pemerintah sendiripun tidak memberikan panduan ataupun bimbingan mengenai standar penerbangan internasional kepada pihak maskapai disamping itu pihak maskapai sendiri dalam memenuhi standart keamanan dan kenyamanan penerbangan itu sendiri masih amat rendah. Untuk itu perlunya peranan pemerintah dalam mengaudit seluruh maskapai penerbangan dan menyeleksinya dengan memberikan panduan ataupun bimbingan mengenai standar penerbangan internasional kepada pihak maskapai dan dari pihak maskapai sendiri harus lebih mengutamakan keselamatan penumpang dari pada persaingan bisnis agar korban kecelakaan udara tidak bertambah lagi serta kembalinya kepercayaan masyarakat Indonesia dan Internasional kepada Negara kita Republik Indonesia yang tercinta ini