Pembatalan Suatu Perjanjian Jual Beli Tanah Gono-Gini : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI

Jual Beli merupakan bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan sebuah perikatan yang bertimbal balik, yang mempunyai akibat hukum dimana salah satu pihak menyerahkan hak milik atas suatu barang I benda sedang pihak lain melakukan pembayaran dengan sejumlah uang sebagi imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dalam hal tanah gono-gini sebagai objek perjanjian terdapat barbagai faktor yang dianggap sebgai syarat syahnya perjanjian tersebut. Hukum adat yang belaku di daerah perkara memungkinkan berlakunya perjanjian tentang harta gono-gini menyangkut ada atau tidaknya persetujuan salah satu pihak dalam hal ini suami atau istri. Di Bali, sebagai tempat perkara kasus yang penulis teliti, aclat yang berlaku memungkinkan untuk suami melakukan transaksi jual beli harta gono-gini dengan atau tanpa persetujuan istri. Namun proses tersebut ternyata tidaklah dapat diangggap sebagai finalnya suatu proses perjanjian jual beli karena menurut hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia bukanlah hanya hukum adat semata namun ada peraturan-peraturan lain yang berlaku terhadap perjanjian jual beli terutama menyangkut tanah gono-gini sebagai obyeknya. Scjauh mana perjanjian tersebut melanggar hukum yang berlaku sehingga dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan, merupakan permasalahan dalam penelitian ini dengan maksucl dan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap karakteristik perjanjian jual beli yang menyangkut tanah gono - gini. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data - data sekunder dari berbagai sumber termasuk putusan Mahkamah Agung RI yang terkait masalah perjanjian jual beli tanah gono-gini guna membahas kasus yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian jual beli yang menyangkut tanah gono -- gini keabsahannya tidak dapat hanya didasarkan pada aturan-aturan yang ada dalam hukum adat yang berlakua didaerahnya namun harus memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagaimana KUHPerdata dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang harta bersama suami istri. Sebagai konsep umum mengapa harus ada persetujuan kedua belah pihak dalam hal ini suami dan istri adalah bahwa dalam rumah tangga yang terbentuk oleh perkawinan yang syah menurut hukum maka kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang dalam setiap perbuatan hukum. Dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan tersebut maka atas perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan atas adanya maka atas kepada Hakim baik melalui upaya hukum biasa, banding maupun kasasi yang pada akhirnya hukum mengakui dan melindungi warga negaranya sebagai salah bentuk bentuk hak warga negara lndonsia untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum