Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat, kesehatan dan tenaga kepada penulis sehingga buku Kapita Selekta Hukum Tata Negara ini dapat selesai. Penulis menyadari tanpa kemurahan Tuhan tidak mungkin buku ini dapat tersaji di hadapan pembaca sekalian yang terhormat. Buku ini sesuai dengan hakikatnya sebagai kapita selekta menyajikan bahan-bahan yang terseleksi dari materi Hukum Tata Negara dan tidak mengajikan pembahasan suatu topik tertentu yang komprehensif. Namun, penulis tetap merangkum segenap materi buku ini dalam suatu jalan pikiran yang sistematis. Pembahasan akan dimulai dari proklamasi kemerdekaan dengan jiwa dan semangat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari n...
ABSTRAK Harta pusaka di Minangkabau memiliki peranan penting sebagai identitas dan kewibawaan kaum....
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Te...
Indonesia adalah Negara hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang...
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Rio Ari...
Penelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor ...
Bantuan hukum merupakan jasa layanan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepa...
Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupa...
Penelitian ini dilakukan pada Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak...
Kenakalan anak yang semakin meningkat menggambarkan potret buram dari Sistem Peradilan Pidana Anak ...
Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kehidupann...
ABSTRAK Politik hukum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam meneliti perubahan yang pe...
Pengelolaan listrik di Indonesia saat ini dikelola ole PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha ...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Pidana tambahan pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas militer bagi seorang p...
PELAKSANAAN HUKUM ATAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN POHON ATAU TANAMAN DI JALUR HIJAU DAN TEMPAT UMUM ...
ABSTRAK Harta pusaka di Minangkabau memiliki peranan penting sebagai identitas dan kewibawaan kaum....
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Te...
Indonesia adalah Negara hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang...
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Rio Ari...
Penelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor ...
Bantuan hukum merupakan jasa layanan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepa...
Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupa...
Penelitian ini dilakukan pada Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak...
Kenakalan anak yang semakin meningkat menggambarkan potret buram dari Sistem Peradilan Pidana Anak ...
Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kehidupann...
ABSTRAK Politik hukum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam meneliti perubahan yang pe...
Pengelolaan listrik di Indonesia saat ini dikelola ole PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha ...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Pidana tambahan pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas militer bagi seorang p...
PELAKSANAAN HUKUM ATAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN POHON ATAU TANAMAN DI JALUR HIJAU DAN TEMPAT UMUM ...
ABSTRAK Harta pusaka di Minangkabau memiliki peranan penting sebagai identitas dan kewibawaan kaum....
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Te...
Indonesia adalah Negara hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang...