Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa (I) perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkontlik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini ; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; Pemantauan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi. Permasalahan anak yang berhadapan dengan masalah hukum yaitu perlakuan pejabat yang berwenang dalam melalukan proses penyidikan ditingkat kepoli sian, proses pemeriksaan di tingkat kejaksaan, proses pemeriksaan ditingkat pengadilan dan sampai dengan dilembaga permasyaraktan. Permasalahannya anak yang sebagai pelaku tindak pidana bukan orang dewasa namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit anak yang diperlakukan seperti orang dewasa. Baik dari penangkapannya, penahanannya, penjatuhan hukumannya sampai dilembaga permasyarakatannya Sementara dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 menjelaskan Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang berkontlik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana karena merupakan kewaj iban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan memilih pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder guna diperlukan dalam penulisan ini. Hendaknya Pemerintah dan Lembaga Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) terus mengawasi proses pemeriksaan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir terutama terhadap anak yang sebagai terdakwanya dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan masalah hukum di Indonesia. Agar pemerintah se lain mengawasi juga lebih konsekwen menindak para pejabat yang melakukan penyimpangan atau pelnggaran tersebut, agar pejabat-pejabat yang sering ataupun bel urn pernah melakukan penyimpangan tersebut merasa jera