Kekuatan Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 membentuk BPSK dengan tujuan ingin mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen secara adil , cepat, mudah, dan biaya ringan Hal ini dapat di pahami dari bunyi pasal 54 ayat (3) jounto pasal 55 UU No. 8 Tahun 1999.Bunyi kedua pasal ini menyebutkan pada pokoknya putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta waktu yang digunakan untuk memutus sengketa konsumen hanya dalam waktu 21 ( dua puluh satu) hari kerja. Pada penjelasan pasal 54 ayat (3) juga di sebutkan bersifat final adalah tidak ada upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan BPSK. Dengan adanya pasal 54 ayat (3) jounto pasal 55 UU No. 8 Tahun 1999 diatas menunjukkan adanya upaya perbaikan terhadap perlindungan konsumen. Akan tetapi, upaya perubahan dalam perlindungan konsumen secara adil, cepat, mudah, dan biaya ringan yang dimaksudikan di atas menjadi tidak dapat di capai karena bertentangan dengan pasal 56 ayat (2). Pas&l 56 ayat (2) membenarkan kepada pihak yang tidak menerima putusan BPSK untuk mengajukan upaya keberatan kepada Pengadiian·Negeri. Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai masalah penelitian yaitu : 1. Apakah Pasal 54 Ayat (3) inkonsistensi dengan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. 2. Apakah akibat yang ditimbulkan inkonsistensi pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat 56 ayat (2).UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlinciungau Konsumen?. Tujuan penelitian adalah mengetahui penyebab inkonsistensi Pasal 54 Ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menalaah akibat yang di timbulkan inkonsistensi pasal54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pasal 54 Ayat (3) inkonsistensi dengan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab, pasal 56 ayat (2) tidak dirumuskan berdasarkan asas pembentukan peratunm perundang-undang yang baik, dan 2. Akibat yang ditimbulkan inkonsistensi pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, yaitu Fungsi peraturan perundangundangan yang direncanakan, di susun, dan di undangkan di dalam UU No. 8 Tahun 1999, yaitu Fungsi peraturan perundangundangan yang direncanakan, di susun, dan di undangkan di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tidak pernah terwujud. Sesuai dengan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut, pertama supaya dilakukan perubahs.n terhadap UU No. 8 Tahun 1999 terutama dalam pengaturan pembenttLI(an Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pembentukan BPSK pembaharuan harus di bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kedua menghapuskan pasal 56 ayat (2) sepanjang frase '' dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri ". Sebab, pasal 56 ayat (2) ini bertentangan dengan hakikat penyelesaian sengketa konsumen secara adil,cepat, mudah, dan biaya ringan