Pertanggungjawaban Yuridis Terhadap Dokter Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 Jo Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.G/2003/PN.CBN.)

Vica Kusuma Dewi, 200610115073, Pertanggungjawaban Yuridis Terhadap dokter Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 Jo Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010. Tindakan medis dokter yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pasien, menuntutnya untuk membentuk pertanggungjawaban yuridis yang mewajibkan baginya untuk mengganti seluruh kerugian tersebut. Dalam hubungan dengan pertanggungjawaban yuridis tersebut, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai masalah penelitian. Pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban yuridis terhadap dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)? Kedua, apakah terhadap dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) mendapat perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan? Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui batasan pertanggungjawaban yuridis terhadap dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, untuk mengetahui ada atau tidak adanya perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder dalam bahan-bahan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pertanggungjawaban yuridis terhadap dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ialah wajib mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien berupa penggantian kerugian materiel maupun inmateriel. Kedua, menurut penulis seorang dokter di dalam melaksanakan tugas profesi akan memperoleh perlindungan hukum sepanjang di dalam melaksanakan tugas profesinya tersebut didasarkan pada standar profesi dan standar prosedur operasional serta dengan mengindahkan 3 (tiga) prinsip dasar dalam melakukan tindakan medis dokter, yakni berdasarkan pada sikap kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian (patiha). Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Sesuai dengan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut. Pertama, penulis menyarankan kepada lembaga legislatif agar membuat dan mengesahkan serta memberlakukan atau menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kedokteran yang kemudian dikodifikasi, khususnya ketegasan sanksi yang diberikan kepada dokter bila melakukan kesalahan atau kelalaian . Agar sikap ketelitian dan kehati-hatian selalu diindahkan serta diamalkan. Kedua, kepada pemerintah negara hendaknya membuat aturan yang mengatur tentang standar pelayanan medis yang berlaku secara nasional. Agar tidak lagi terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam melakukan tindakan medis oleh dokter yang sangat merugikan bagi pasien